Screen

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Truk BBM Diharamkan Pakai BBM Subsidi

Surabaya - Menyusul  keluarnya Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2013 Per 1 Maret 2013, semua angkutan  bahan bakar minyak (BBM) “diharamkan” menggunakan BBM bersubsidi per 1 Maret lalu. Ketentuan ini dipastikan akan menambah beban biaya para  pengusaha SPBU .

 

 

Hal itu ditegaskan Hari Kristanto, Ketua DPD Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Jatim, Kamis (7/3). Seperti diketahui  Sesuai Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun 2013  tentang Pengendalian BBM  Bersubsidi Tahun 2013  menetapkan semua Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) untuk pengangkutan hasil kegiatan  perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan minyak solar subsidi.

Pengusaha SPBU, lanjut dia, akan  mengeluhkan beban biaya  dikeluarkan untuk pengiriman BBM. Sudah  pastinya akan membengkak. “Pemberlakuan Permen ini tidak dikuti margin yang didapat pengusaha SPBU. Hal ini tentunya akan merugikan pengusaha SPBU,” katanya.

Sebab selisih antara solar subsidi dan non subsidi sangat lebar.  Dari semula  Rp 4.500 per liter sekarang harus menggunakan minyak solar non subsidi seharga Rp 10.900 per liter. Jadi ada penambahan biaya sebesar Rp. 6.400 per liter.

Dikatakan, penambahan biaya BBM alat transportasi akan sangat membengkak bila pengiriman sampai ke luar kota. Jarak yang ditempuh tentunya akan membutuhkan BBM yang lebih banyak..

Ia juga meminta agar peraturan ini  diperjelas. Disebutkan alat transportasi lebih dari 4 (empat) roda wajib menggunakan BBM non subsidi.”Kalau ban belakangnya digabung gimana?  Apakah itu lebih dari 4 empat roda?”. Sebagian alat transportasi rata-rata menggunakan lebih dari 2 (dua) ban belakang untuk menopang beban angkutan,” katanya.

Ia khawatir, dampak  tambahan beban biaya ini  mempengaruhi pengiriman. Otomotasi jika sampai terlambat berpengaruh pada stok BBM di setiap SPBU.“Mungkin pengusaha akan mencari cara untuk mencari dana pengganti penambahan biaya yang dikeluarkan dalam pengiriman BBM. Atau untuk sementara mengurangi pengiriman BBM kesetiap SPBU sambil mencari solusi penambahan biaya pengankutan,” katanya.

Sementara Asosiasi Penyalur Bahan Bakar Minyak Indonesia (APBBMI) dan Indonesia National Shippowers Association (INSA) mengaku mendukung pemerintah dalam melakukan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) subsidi sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1 tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

Ketua APBBMI Jojok Moedjijo menegaskan semua kapal barang saat ini sudah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. "Permen ESDM nomor satu itu ada kaitannya dengan kami, karena kami yang usulkan," ujar Jojok di Jakarta, Rabu (6/3).

Ia menegaskan apabila semua kapal barang dilarang menggunakan BBM subsidi, maka dapat menimbulkan persaingan harga tarif angkutan laut. "Kami akan sosialisasikan Permen ini ke daerah-daerah dalam waktu dekat ini," kata dia.

 

Senior Vice President Fuel Marketing & Distribution Pertamina Suhartoko mengatakan berdasarkan Permen ESDM nomor 1 tahun 2013 tersebut disebutkan hanya kapal penumpang, kapal perintis dan pelayaran rakyat yang boleh menggunakan BBM subsidi. Namun hingga Februari lalu, dia mengaku belum mendapatkan data jumlah penghematan konsumsi BBM di sektor transportasi laut.

"Kami belum monitor penghematannya. Tapi kalau pembatasan BBM subsidi tidak dimulai maka semakin berat tanggungan negara," ujarnya.

Suhartoko menambahkan tidak mudah mengimplementasikan peraturan ini ke masyarakat. Dia mencontohkan mengenai angkutan pertambangan dan angkutan perkebunan serta angkutan hasil kegiatan kehutanan yang dilarang mengonsumsi BBM subsidi. "Nanti semuanya bilang perkebunan rakyat dan kalau implementasinya enggak jalan, pasti Pertamina yang disalahkan," ujarnya.

 

Peraturan Menteri ESDM ini merupakan kelanjutan dari Permen No. 12 tahun 2012 yang melarang kendaraan dinas pemerintah, mobil perkebunan, mobil kehutanan, kapal non perintis, dan non pelayaran rakyat menggunakan BBM subsidi.

Kementerian ESDM menargetkan penghematan 1,3 juta kiloliter BBM subsidi jika peraturan ini berhasil dijalankan dengan baik pada tahun 2013 ini. Sedangkan pada tahun 2012 dengan Permen No 12/2012, hanya berhasil menghemat 350 ribu kiloliter BBM subsidi, jauh dari target penghematan sebesar 1,5 juta kiloliter.rid, jef

Artikel Terkait
leftRedaksi/Iklan : Jl. Cipta Menanggal VI/7 Surabaya Telepon: 031- 828 1712, Fax 031-827 0385  Email : Media@global-energi.com

Newsletter